Contoh Makalah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Oktober 26, 2021 Posting Komentar

D-viralz.com | Hai sobat sekalian, makalah merupakan makanan pokok sehari hari bagi mahasiswa. Hampir semua mata kuliah pasti ada tugas untuk membuat makalah. tak terkecuali untuk mata kuliah hukum perdata islam di indonesia bagi yang mengambil jurusan hukum keluarga islam (HKI). Disini saya akan membagikan salah satu contoh makalah untuk sebuah bab yang ada di dalam mata kuliah tersebut, yakni hukum perkawinan islam di indonesia. langsung saja ini dia.

Contoh Makalah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata.

disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerdata di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia. Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.[1]

Kondisi perekonomian dan kurangnya pengetahuan hukum menimbulkan ketentuan di atas tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Khusus untuk perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat. Atau adanya keinginan dari sang suami yang tidak mau terikat pada ketentuan Pasal 27 BW/KUHPerdata juncto Pasal 2 ayat (1) UUPA tentang syarat sahnya perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan perkawinan.

dengan cara menurut hukum Islam dan tidak mendaftarkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil yang berwenang. Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara material telah memenuhi ketentuan syari'at dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di hadapan Pak Kyai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah. Perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Dalam kondisi tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari perzinaan tentu saja akan menempatkan anak keturunan sebagai anak tidak sah secara materiil maupun formil. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi kedua unsur sebagai mana diaturdalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara maupun hukum agama. Kedudukan anak hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik.[3]

Upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial. Artinya anak harus mendapat perawatan yang cukup, asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai, dan pemenuhan kebutuhan lainnya yang mendukung perkembangannya. Namun akibat hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti. Secara administrasi karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatat, yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Suatu perkawinan tidak dicatat walaupun secara agama sah tapi perkawinan tersebut tidak terdaftar/ tidak diadministrasikan karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status secara administrasi. Undang-Undang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar nikah, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

1.2 Rumusan masalah

1. Apa itu hukum?

2. Bagaimana sejarah perkembangan hukum perkawinan di Indonesia?

3. Apa saja sumber pembentukan hukum di Indonesia?

4.Teori keberlakuan hukum di Indonesia?

BAB II

Pembahasan

1.1 Pengertian hukum dan perkawinan islam

Pengertian Hukum secara etimologis:

Hukum

Terma hukum yang kita kenal berasal dari bahasa Arab ‘hukmu’ (mufrad) – ‘ahkam’ (jama’) yang diderivasikan dari kata kerja ‘hakama-yahkumu-hukm’ yang berarti al-qadha` bi al-’adl, yakni memutuskan perkara dengan adil. Orang yang menetapkan hukum disebut al-hakim, dan bentuk jamaknya adalah al-hukkam.

Recht

Recht berasal dari kata rectum (latin) yang berarti bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Di samping itu dikenal juga terma ‘rex’ yaitu orang yang memberi bimbingan atau arahan. Rex juga bisa dimaknai Raja. Terma recht yang bermakna bimbingan atau perintah selalu meniscayakan adanya kewibawaan, dan kewibawaan berkaitan dengan ketaatan. Artinya sebuah perintah atau arahan cenderung akan ditaati ketika memiliki kewibawaan. Dalam bahasa Belanda derivasi dari terma recht memiliki makna keadilan, artinya hukum juga memiliki kaitan dengan keadilan.

Dengan demikian Recht diartikan sebagai arahan atau perintah yang memiliki unsur kewibawaan dan keadilan.

Ius

Terma Ius berasal dari bahasa Latin ‘Iubere’ yang berarti mengatur atau memerintah. Mengatur dan memerintah berpangkal pada kewibawaan. Di sisi lain Ius berkaitan erat dengan ‘Iustitia’ atau keadilan. Dalam legenda Yunani Iustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan dengan seorang wanita yang tertutup matanya, tangan kiri memegang neraca dan tangan kanan memegang pedang.

Makna dari lambang ini adalah:

1.Kedua mata tertutup, dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan antara si kaya dan si miskin, pejabat atau bukan pejabat, dan lain sebagainya.

2.Neraca melambangkan keadilan.

3.Pedang melambangkan keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum yang tegas.

Lex

Lex berasal dari bahasa Latin ‘lesere’ yang berarti mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Terma ini memuat adanya unsur otoritas atau wibawa. Berdasarkan uraian di atas, maka hukum akan memuat unsur-unsur keadilan, kewibawaan, ketaatan, peraturan yang berujung pada keteraturan dan kedamaian.

Terminologi Para Sarjana Hukum.

Mendefinisikan hukum dengan definisi yang dapat mewakili hukum yang sebenarnya dalam satu definisi adalah sangat sulit. Karena hukum merasuk dalam setiap lini kehidupan masyarakat, memiliki banyak bentuk (multifaces), dan sangat kompleks. Para Yuris pun menawarkan definisi dengan berbagai perspektif yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing Yuris.

Prof. Dr. van Kan. (Juris dari Belanda)

Menurutnya hukum adalah “keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”.

Prof. Mr. E. M. Meyers.

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.”

Prof.Mr.Dr.L.J.VanApeldoorn.(JurisBelanda)

Ia membedakan pengertianhukum berdasarkan 2 sudut pandang:

Hukum menurut kalangan terpelajar adalah rentetan pasal demi pasal yang termuat dalam aturan atau perundang-uandangan.

Hukum menurut orang awam (the man in the street) ketika mendengar istilah hukum, maka ia akan teringat akan polisi, jaksa, pengadilan, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya.

Prof. Paul Scholten.

Sarjana hukum asal Belanda ini memandang hukum berdasarkan kepentingan individual (perorangan) dan sosial (masyarakat). Dia tidak memberikan tawaran definisi tunggal mengenai hukum, namun ia memberikan batasan bahwa, “Recht is bevel, Recht is verlof, Recht is belofte, Recht is depositie”.

Dr. E. Utrecht, SH.

Utrecht memberikan tawaran definisi hukum sekedar untuk pegangan dan memudahkan pemahaman bagi penjelajah hukum dan bukan sebagai definisi baku. “Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”

S. M. Amin, SH.

“Kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”

J. C. T. Simorangkir.

“Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi bereakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum terkandung unsur-unsur:
1.Peraturan mengenai tingkah laku manusia

2.Dibuat atau diciptakan oleh otoritas yang berwenang

3.Bersifat memaksa agar ditaati

4.Bertujuan mengatur tata tertib kehidupan

5.Sanksi terhadap pelanggaran. Terma hukum yang kita kenal berasal dari bahasa Arab ‘hukmu’ (mufrad) – ‘ahkam’ (jama’) yang diderivasikan dari kata kerja ‘hakama-yahkumu-hukm’ yang berarti al-qadha` bi al-’adl, yakni memutuskan perkara dengan adil. Orang yang menetapkan hukum disebut al-hakim, dan bentuk jamaknya adalah al-hukkam.[4]

Sedangkan perkawinan/pernikahan itu sendiri berarti: menghimpun. Dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin, sebagaimana dikutip dari buku 'Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam' karya Drs Sutaji, M.HI,

Selain itu, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau mistaqon gholidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.[5]

1.2 Sejarah Perkembangan

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana Undangundang Perkawinan selalu melibatkan tiga kepentingan; agama, negara dan perempuan. Oleh karena itu, perlu pemahaman undang-undang perkawinan, terutama dari aspek sejarahnya, dikarenakan (1) mengetahui pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia, dan (2) menentukan strategi pendekatan bangsa ini dengan hukum Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, pertama, pada masa penjajahan terdapat dua periode sejarah hukum perkawinan Islam dengan berlatar pada dua teori, yaitu teori receptio in complexu dan teori receptie. Kedua, dalam masa awal kemerdekaan lahir dua dua undangundang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. Ketiga, dalam masa setelah lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua masa, yaitu (1) masa kelahiran undang-undang tersebut, dan (2) masa penerapan dari undang-undang tersebut dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam.[6]

Sejarah Hukum Perkawinan Islam pada Masa Sebelum Kemerdekaan

1.Masa Penjajahan Belanda

Di masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam. Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab Tjicebonshe Rechtsboek. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat Compendium tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu Compendium sendiri.5 Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa Thomas S. Raffles (1811- 1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.

Pada tahun 1823, dengan resolusi Gubernur Jenderal tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12, diresmikan Pengadilan Agama Kota Palembang yang dikepalai oleh seorang penghulu dan banding dapat dimintakan kepada sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) pembagian harta, (4) pengurusan anak apabila orang tuanya bercerai, (5) pusaka dan wasiat, (6) perwalian, dan perkara-perkara lain yang menyangkut agama.

Kewenangan peradilan agama secara tegas dinyatakan dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58. Dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58 dinyatakan bahwa “jika di antara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam; akan tetapi, segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan (biasa) yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan keputusan ahli agama dan supaya keputusan itu dijalankan.”. 8 Pada tahun 1882 dikeluarkan Stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Selanjutnya, pada tahun 1931 dibentuk Stbl. 1931 Nomor 53 tentang tiga pokok ketentuan bagi peradilan agama, yaitu: (1) Pengadilan Agama, Raad Agama, atau Priesterraad diubah menjadi Penghulu Gerecht yang dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim, didampingi oleh dua orang penasehat dan seorang panitera (griffier); (2) Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, rujuk, hadhânat, dan wakaf; (3) diadakan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) sebagai peradilan banding atas putusan-putusan Pengadilan Agama.9 Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan orang Islam bahkan pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum Islam. Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahirlah teori receptio in complexu yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Teori ini sesuai dengan Regeerings Reglement (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. Stbl.1885 No. 2 di Indonesia). Pasal 75 ayat (3) RR. tersebut mengatur: “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam gonsdientig wetten dan kebiasaan mereka. Sedangkan dalam ayat (4) Pasal 75 disebutkan: “Undang-undang agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh Hakim Eropa pada pengadilan yang Huger Beroep, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.

Selanjutnya, muncul Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken) bulan Juni tahun 1937, yang memberikan konsekwensi hukum pada warga pribumi sebagai berikut:

1.Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu orang isteri.

2.Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya sementara pasangan lainnya mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain atas ijin pengadilan, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan.

3.Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil. Adanya Ordonasi beserta tiga konsekwensinya di atas memunculkan banyak protes dari masyarakat, khususnya umat islam, karena mempunyai konsekwensi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Penolakan pertama datang dari Nahdlatul Ulama pada Kongres tahunannya di Malang. Selanjutnya disusul oleh Syarikat Islam, Kelompok barisan Penjadar Sjarikat Islam, Muhammadiyah dan lain sebagainya.

Melihat penolakan yang sangat keras dari masayarakat, maka pemerintah Hindia Belanda mereka memutuskan untuk membatalkannya. Sebagai gantinya, pada akhir tahun 1937 di Jakarta didirikan Komite Perlindungan kaum Perempuan dan Anak Indonesia kemudian diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP) dengan maksud mengusahakan perbaikan dalam peraturan perkawinan.

2. Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia, dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 No.1. hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut “Sooryoo Hooim” dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “kaikyoo kootoohoin”.

3.Sejarah Hukum Perkawinan Islam pada Masa Setelah Kemerdekaan Sebelum Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.18 Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946, yang terdiri dari 7 pasal, yang isi ringkasnya sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat 1 s/d ayat 6, yang isinya diantaranya; Nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri agam, Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai pencatat Nikah, yang berhak mengadakan pengawasan Nikah, Talak dan Rujuk Pegawai yang ditunjuk Menteri Agama, bila PPN berhalangan dilakukan petugas yang ditunjuk, biaya Nikah, Talak dan Rujuk ditetapkan Menteri Agama.

b. Pasal 2 terdiri dari ayat 1 s/d 3, yang isinya diantaranya, PPN membuat catatan Nikah, Talaq dan Rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan.

c. Pasal 3 terdiri dari5 ayat, isinya antaranya; sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak dibawah Pengawasan PPN, sanksi orang yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk padahal bukan petugas.

d. Pasal 4, isinya hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.

e. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama.

f. Pasal 6 terdiri 2 ayat, isinya nama undang-undang, dan berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.

g. Pasal 7, isinya undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura.

4. Masa Setelah Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sejarah Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada dasarnya pemikiran tentang perlunya undangundang perkawinan, bermula sejak jaman penjajahan belanda. Salah satunya bisa dilihat dari hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938. 22 Dan ini berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid Hasyim. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturaan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan. Tugas dari panitia ini adalah meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan undang-undang yang selaras dengan keadaan zaman. Sampai pada tahun 1954, panitia ini telah menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang bersifat umum, RUU Perkawinan bagi Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen.

Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain:

1) Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan.

2) Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

3) Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadila.

4) Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.

5) Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam.

6) Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

Pada tahun 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H. Moh. Ilyas, RUU Perkawinan bagi umat islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan diajukan ke parlemen, dengan pertimbangan mendahulukan pemenuhan kebutuhan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Namun pada masa sidang DPR, Sumarni dari fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum. Menurut Fraksi PNI bahwa Undang-undang Perkawinan yang akan dibentuk haruslah mencakup semua golongan lapisan masyarakatIndonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu.

Di sisi lain, Fraksi NU menegaskan bahwa dalam Negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya nilai dan pengertian tentang perkawinan didefinisikan menurut ajaran agama, bukan semata-mata segi keperdataan seperti halnya dengan perjanjian lain. Karena tidak ada kesepakatan, pembahasan RUU perkawinan ini menemui jalan buntu.

Selanjutnya, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan Undang-undang tentang Perkawinan.

Sebagai respon, maka pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-undang kepada DPRGR, yaitu:

(1) RUU tentang Pernikahan Ummat Islam dan

(2) RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPRGR, namun akhirnya tidak disetujui berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968, hal ini dilarenakan terdapat satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah tiga belas fraksi dapat menerimanya.

5. Masa Penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam

Perlu diketahui bahwa sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR. Di antara isinya sebagai berikut:

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukanya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilam militer,dan peradilan tata usaha negara.

2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.

4. lebih memantapkan upaya penggalian berrbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi.

5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).

6. Terselengaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilam Agama.

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia dalam mensukseskan RUU-PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalam krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalanpersoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi’i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk meyusun “kitab hukum islam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia,tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan tersebut disebapati, sehingga dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985, dengan mengangkat Bushtanul sebagai Pemimpin Umum yang anggotanya meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang ditindaklanjuti dengan keluarnya intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Setidaknya dengan adanya KHI itu,maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama,karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indinesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.[7]

1.3 Sumber-sumber pembentukan hukum

Dalam pembentukan hukum harus memenuhi:

(1) nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran

(2) nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan

(3) nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan hukum nasional yang diharapkan adalah bangunan hukum yang berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang isme keagamaan dan kesukuan. Upaya untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama yang berbeda, serta masih terdapatnya keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh bangsa penjajah. Menurut Ismail Saleh sebagaimana yang dikutip Farizal Nuh,[8] dikatakan bahwa dalam pembangunan hukum nasional ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan yaitu: dimensi pemeliharaan, pembaharuan, dan penyempurnaan.

Pembaharuan hukum perlu dilakukan, terutama pembaharuan terhadap aturan hukum yang masih merupakan peninggalan Belanda, sebab aturan hukum yang merupakan produk pemerintahan Belanda tentu tidak sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa. Indonesia harus mempunyai aturan hukum sendiri yang mencerminkan jati diri bangsa. Bahkan dalam satu teori sosiologi hukum dari A.P. Craabree LLB sebagaimana dikutip Dadan Muttaqien dikatakan bahwa “law is clothes the living body of society”, berarti hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Intinya, hukum mengikuti kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kemaslahatan.[9]

Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium “ubi sociates ibi ius” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan. Seperti yang dikatakan Muhammad Amin Summa bahwa dari keluarga baru terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, maka sejak saat itu baru mulai berkembang hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan bidang-bidang hukum lainnya.

Berbicara mengenai hukum keluarga, maka tidak terlepas dari persoalan hukum perkawinan, sebab keluarga terbentuk melalui perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Selanjutnya jika dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak. Secara sederhana maka dapat dikatakan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan suami dengan isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak, serta hubungan yang terkait dengan harta benda perkawinan, atau aturan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan keluarga sedarah (pertalian keluarga dari leluhur yang sama), maupun hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami isteri (hubungan semenda).

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara subtansial terjelmakan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.[10] Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama, [11] sebagai pengadilan yang salah satu kewenangannya adalah menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam.

Berbicara tentang sistem hukum perkawinan, maka perlu dipahami bahwa sistem hukum yang dimaksudkan di sini adalah sistem hukum nasional yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara (Pancasila dan UUD 1945), dengan kata lain merupakan sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan pada cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri, tetapi pada sisi lain juga tidak terlepas dari sistem hukum perkawinan yang masih bercorak plurastik.

Bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang diangkat dari nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara moderen. Nilai-nilai tersebut berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Dalam upaya untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara, maka bangsa Indonesia mendasarkannya pada suatu pandangan hidup yang telah dimilikinya yaitu Pancasila. Sesuai ciri khasnya ini dan proses pembentukan negara, maka bangsa Indonesia mendirikan negara yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain, oleh sebab itu istilah negara hukum Indonesia tentunya harus dibedakan dengan istilah negara hukum pada negara lain. Atas dasar ini pula ciri hukum di Indonesia tidak dapat disamakan dengan ciri hukum yang berlaku di negara lain, tetapi tidak berarti bahwa asas-asas hukum yang berlaku umum pada setiap negara yang ada di dunia dan diakui oleh bangsa-bangsa lain diabaikan (dikesampingkan). Sebenarnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat adanya plurarisme agama di Indonesia, maka tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain. Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 3 disebutkan pula bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Sesuai dengan Penjelasan Umum tersebut, terlihat bahwa Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisah antara agama dan negara. Bahkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan pula bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bukti bahwa walaupun negara menginginkan adanya aturan hukum perkawinan yang merupakan produk negara (legislatif), tetapi tidak berarti aturan hukum yang terdapat dalam hukum agama ataupun kepercayaan seseorang dikesampingkan oleh negara, berhubung masalah perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama. Oleh sebab itu, menurut Sution Usman Adji[12] dikatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 denganpelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyangkut berbagai aspek, antara lain: aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, aspek agama, aspek kejiwaan dan aspek hukum.

Adanya rumusan kalimat “... dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan makna bahwa aspek agama tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah, jika pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan. Berbeda misalnya dengan aturan hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdata yang di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan dari hubungan keperdataan. Menurut Subekti[13] bahwa Pasal 26 ini hendak menyatakan sahnya perkawinan hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata, sedangkan syaratsyarat menurut hukum agama dikesampingkan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdata tentunya tidak sesuai dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, karena Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, sedangkan salah satu aspek dalam perkawinan adalah aspek agama.

Berbeda dengan perkawinan dalam sistem Negara Hukum Pancasila, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) pada satu sisi dengan wanita (isteri) pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir bathin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sidi Gazalba sebagaimana yang dikutip oleh Mohd. Idris[14] R. Subekti, Op. Cit, 1985, hlm. 23. 25 VOLUME 3 NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM Ramulyo39 bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan “tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[15]

1.4 Tecoro-teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia

1. Hukum Adat Pada Masa Klasik

Para ahli hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh hukum adat terhadap hukum Islam. Peran hukum adat dalam penciptaan hukum Islam sangat penting. Berbagai adat masyarakat Arab pra Islam diteruskan pemberlakuannya selama masa Rasulullah. Fakta ini mengindikasikan bahwa Islam bukanlah suatu bentuk revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan adat yang telah diketahui atau dipraktekkan oleh masyarakat Arab pra Islam. Sebaliknya, Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum dari sebuah agama yang baru, banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberikan tempat bagi praktek hukum adat tersebut di dalam sistem hukum Islam yang baru. Banyak contoh adat Arab pra-Islam yang dilegalkan dalam hukum Islam masa Nabi seperti (1) mempertahankan perbuatan Nabi Ibrahim terutama yang berhubungan dengan ka’bah dan khitan, (2) Qis}ās} dan pembayaran diyyat diadopsi dari masyarakat Arab, Islam hanya memasukkan prinsip keseimbangan, (3) Dalam hukum keluarga, Islam hanya mengganti beberapa hal yang dianggap tidak konsisten dengan prinsip-prinsip alasan hukum yang masuk akal dan landasan moral yang baik seperti: poliandri, hubungan sex tidak sah, pembunuhan bayi perempuan dan lain-lain, akan tetapi Islam tetap mempertahankan atau memodifikasi poligami, mahar dan lain-lain.

Contoh-contoh dilegalkannya hukum adat dalam hukum Islam tersebut memberikan suatu kejelasan bahwa peran hukum adat tidak hanya terbatas pada pengambilan inisiatif dalam hukum, ketika sumber hukum yang lain tidak memberrikan jawaban. Adat dalam kenyataannya juga mempunyai peran yang penting yang harus dimainkan dalam masalah aplikasi hukum yang muncul. Makanya di banyak ayat dalam al-Qur’ān ditemukan berbagai macam perintah yang tidak dapat diaplikasikan dengan tepat tanpa mempergunakan adat sebagai bahan pertimbangan.

Atas dasar itulah maka para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah hukum “al-ādah muhakkamah”. Para fuqaha’ berikutnya mengaktualisasilkan peran adat dengan berbagai macam persyaratan sebagai berikut:

(1) adat harus secara umum dipraktekkan oleh anggota masyarakat, atau adat harus dipraktekkan oleh sebagian kelompok masyarakat jika tersebut memang hanya bersifat umum untuk kelompok masyarakat tertentu.

(2) adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai hukum.

(3) adat harus dipandang tidak sah “ab initio” jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari al-Qurān dan h}adīs|.

(4) dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.

2. Masa Penjajahan Kolonial

Dalam evolusi kekuasaan Indonesia, konflik antara kebutuhan pranata hidup keseharian dan tuntunan sistem keimanan Islam senantiasa memainkan peranan yang sangat penting. Konflik tersebut dapat dilihat dari pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia dari masa ke masa. Ada kalanya konflik itu timbul karena memang ada pertentangan di antara kedua sistem hukum tersebut, namun tidak jarang pula konflik itu terjadi disebabkan oleh persoalan-persoalan politis yang memang sengaja diciptakan oleh piha-pihak tertentu.

1.Teori Receptio in Complexu

Kehadiran organisasi perdagangan Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan sebutan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) adalah cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan Indonesia. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjangan tangannya di kawasan Hindia Timur, disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Hindia Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tentu saja dengan memberlakukan hukum Belanda yang mereka bawa.

Dalam kenyataannya, penerapan hukum Belanda itu menemukan kesulitan disebabkan penduduk pribumi merasa berat untuk menerima hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Dalam fase ini, kemudian dikenal teori receptio in complexu yang dikemukakan oleh Salomon Keyzer dan Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845–1927). Teori ini menyatakan bahwa ”bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Jika orang itu memeluk Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya, demikian juga bagi pemeluk agama lain.” Namum demikian, hukum Islam yang berlaku tetaplah hanya dalam masalah hukum keluarga (perkawinan dan kewarisan) saja. Teori ini berlaku sejak adanya kerajaan Islam sampai awal masa VOC, yakni ketika Belanda masih belum mencampuri semua persoalan hukum yang berlaku di masyarakat.

Pengaruh teori receptio in complexu pada kebijakan kolonial terlihat jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan, seperti Resolusi Pemerintah Hindia Belanda (Resolutie der Indische Regeering) tanggal 25 Mei 1670, resolusi ini berisi kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan dan kewarisan yang diaplikasikan di pengadilan- pengadilan VOC, Koleksi Hukum Jawa Primer yang diambilkan dari Kitab Hukum Islam Mugarrar untuk pengadilan-pengadilan umum di Semarang, dan peraturan- peraturan lain yang berisi hukum Islam yang diberlakukan di Cirebon, Goa, dan di beberapa wilayah lainnya.

Terlepas dari faktor politik yang ada, munculnya teori receptio in complexu ini menunjukkan bahwa pada masa itu masyarakat Indonesia sudah mempunyai dua sistem hukum yang sangat kuat, yaitu sistem hukum agama-agama dan sistem hukum adat. Dua sistem hukum tersebut adalah cerminan dari apa yang ada dalam masyarakat. Jadi, teori receptio in complexu ini pada dasarnya merupakan legitimasi terhadap apa yang tercermin dalam masyarakat.

Ketika Belanda dengan VOC-nya semakin kuat dalam menjarah kekayaan Indonesia, maka sejak 25 Mei 1760, Belanda secara resmi menerbitkan peraturan Resolutio der Indische Regeering yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Peraturan ini tidak hanya memuat pemberlakuan hukum Islam dalam bidang kekeluargaan, tetapi juga menggantikan kewenangan lembaga peradilan Islam yang dibentuk oleh para raja Islam dengan peradilan buatan Belanda.9 Kemudian dengan staatstabled No. 152/1882 ditetapkan pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura, dengan tanpa mengurangi legalitas mereka dalam melaksanakan tugas peradilan sesuai dengan ketentuan fiqh. Keberadaan hukum Islam di Indonesia sepenuhnya baru diakui oleh Belanda setelah dicabutnya Compendium Freijer secara berangsur-angsur, dan terakhir dengan staatstabled No. 354 /1913.[16]

2. Teori Receptie

Ketika Peradilan Agama yang dibentuk oleh pemerintah Belanda telah berjalan dengan semestinya, pemerintah Belanda malah merasa bahwa hukum Islam benar- benar telah diberlakukan oleh umat Islam di Indonesia dan mereka merasa terancam dengan itu karena mereka menganggap bahwa Islam adalah satu-satunya kekuatan paling mengancam dan dapat menggoyahkan kekuasaan mereka atas Indonesia. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah kolonial mengintrodusir istilah het indische adatrecht atau hukum adat Indonesia. Gagasan ini disponsori oleh seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda tentang masalah-masalah Islam dan anak negeri jajahan, Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) dan Kemudian dikembangkan oleh Cornelis Van Vallenhoven (1874-1933) dan Ten Haar (1892-1941), mereka mempunyai latar belakang keahlian di bidang hukum adat. 11 Dalam gagasan mereka, intinya bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat. Jadi, dalam hal ini hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum IsIam. Dari sinilah kemudian lahir teori receptie yang menyatakan, “tidak semua bagian dari hukum agama dapat diterima dalam hukum adat, hukum islam hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat,” yakni terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang berhubungan erat dengan kepercayaan batin, misalnya hukum kekeluargaan, hukum perkawinan dan hukum waris. Teori receptie ini terlihat jelas dalam beberapa kebijakan kolonial seperti dalam Staatblad No. 116 tahun 1937 yang menyatakan juridiksi masalah kewarisan dipindah dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Umum, dimana perkara yang muncul tidak diputuskan menurut hukum Islam tetapi menurut hukum adat.

Muatan pokok teori receptie adalah prinsip devide et impera (politik adu domba) yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintahan kolonial. Musuh kolonialisme menurut Hurgronje bukan Islam sebagai agama melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia melihat kenyataan bahwa Islam seringkali menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan kekuasaan Belanda.

Dalam rangka menerapkan teori receptie itu, Belanda mendirikan Kantor Urusan Pribumi (Kantoor Voor Inlandsche zaken), lembaga inilah yang menjadi titik awal di kemudian hari sebagai cikal bakal Kementerian Agama yang ada sekarang ini. Lembaga yang dipimpin oleh Snouck ini lebih banyak terfokus pada kalangan Islam secara khusus, meski juga mengatur hubungan antar agama secara umum. Sementara itu dalam ranah pendidikan Hindia Belanda memberikan kontrol dan pengawasan yang ketat, bahkan membatasi gerak pendidikan Islam. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial menggalakkan sekolah-sekolah umum, seperti pendirian HIS (HollandschInlandsche School; Sekolah Pribumi Belanda). Di samping itu, kebijakan kolonial juga memberikan suntikan subsidi, bahkan pengembangan sekolah-sekolah yang dikelola misi-misi Kristen maupun Katolik. Mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Laiden pun dicekoki denga teori receptie dalam pemberlakuan hukum di Indonesia, hal yang sama juga terjadi di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Alumni dari Perguruaan Tinggi ini banyak yang menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia, teori ini kemudian juga yang diajarkan kepada para mahasiswa dan demikian seterusnya yang terjadi, sehingga sebagian sarjana hukum di Indonesia mengikuti pemahaman teori receptie ini. Akibatnya setiap pembicaraan yang menyangkut kontribusi hukum Islam dalam perundang-undangan nasional selalu saja ada pihak-pihak yang menggagalkannya

3. Masa Kemandirian

Bangsa Gaung dan pengaruh teori receptie ternyata berjalan cukup lama dan telah menguasai pikiran hukum masyarakat Indonesia. Teori itu telah tertanam begitu kuat dalam alam pikiran mereka. Seakan-akan mereka telah merasakan itu sebagai suatu hal yang benar dan biasa saja, bahwa hukum Islam itu bukan hukum di Indonesia. Telah tertanam pada pikiran orang, bahwa yang berlaku adalah hukum adat dan hanyalah kalau hukum Islam telah menjadi hukum adat, barulah menjadi hukum. Teori receptie ini berpengaruh bukan saja pada para sarjana yang hidup pada masa-masa pra- kemerdekaan dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 yang secara formal menghapus teori tersebut, tetapi juga hingga pada pertengahan dekade 70-an, banyak hakim di lingkungan Peradilan Umum yang diminta menyelesaikan kasus warisan antara orang Islam, diselesaikan menurut hukum adat.

1.Teori Receptie Exit

Fenomena teori receptie yang mengakar kuat di masyarakat itu pada akhirnya membuat para tokoh Islam bersimpati atas keadaan hukum Islam di Indonesia saat itu, diantaranya adalah Hazairin. Ia adalah seorang ahli hukum adat dan hukum Islam Indonesia yang sangat menentang teori receptie. Menurutnya, teori receptie itu memang sengaja diciptakan oleh Belanda untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia. Teori itu sama dengan “teori iblis” karena mengajak umat Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Untuk melawan teori receptie itu, Hazairin kemudian mencetuskan teori receptie exit. Menurutnya setelah Indonesia memplokamirkan kemerdekaannya dan ditetapkannya UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara, maka walaupun Aturan Peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori receptie yang dianut oleh pemerintah kolonial harus exit (keluar) karena bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah.

Menurut Hazairin Indonesia sangat akrab dengan keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa. Dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 selalu tercantum kata-kata “Ketuhana Yang Maha Esa”. Walaupun kata-kata itu merupakan hasil kompromi untuk menggantikan “Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk- pemeluknya,” tiada kandungan niat untuk menyingkirkan hukum agama. Dengan istilah tersebut hukum agama yang diberlakukan di Indonesia bagi penganut- penganutnya bukan hukum Islam saja, tetapi hukum agama-agama yang lain juga berlaku. Oleh sebab itu, setelah merdeka, hendaknya orang Islam Indonesia mentaati hukum Islam karena hukum itu bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, bukan karena hukum Islam itu telah diterima oleh hukum adat sebagaimana dijelaskan dalam teori receptie. Ini berarti pada masa kemerdekaan ini, bagi orang Islam diberlakukan hukum Islam. Dengan hadirnya teori Hazairin ini maka dimulailah babak baru pembaruan fikih dengan nuansa ke-Indonesiannya.

Untuk memperkuat teorinya itu, Hazairin menafsirkan pasal 29 UUD 1945 ayat (1) sebagai berikut:

1. Dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi umat Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari’at Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekadar menjalankan syari’at tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.

3. Syari’at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

Pandangan Hazairin tersebut sesungguhnya sangat realistis karena sejalan dengan bukti-bukti historis yang ada. Misalnya, di Aceh masyarakatnya menghendaki agar masalah-masalah perkawinan dan mengenai harta, termasuk masalah kewarisan, diatur menurut hukum Islam. Ketentuan adat dalam upacara perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat diterima.21 Pandangan Hazairin tersebut juga sejalan dengan pandangan Ismail Sunny yang menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku sebagai dasar Negara kendatipun tanpa memuat tujuh kata dari Piagam Jakarta maka teori receptie dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Era ini disebut oleh Ismail Sunny sebagai periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (persuasive source).

2. Teori Receptie a Contrario

Hal yang senada dengan teori receptie exit juga dikemukakan oleh Sajuti Thalib, salah seorang murid Hazairin. Sajuti Thalib berpendapat bahwa hukum Islamlah yang berlaku bagi umat Islam dan hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pendapatnya ini kemudian dikenal dengan teori receptie a contrario (penerimaan yang sebaliknya). Sajuti Thalib tidak setuju dengan teori Van Den Berg yang mengatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum adat agama sendiri, seakan-akan hukum adat asli itu tidak ada sama sekali. Hukum adat menurut Sajuti Thalib tetap ada karena berasal dari budaya serta tradisi suatu bangsa dan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan ia juga lebih tidak setuju lagi dengan teori receptie Snouck Hurgronje yang merendahkan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah, serta mengangkat derajat hukum adat.

Teori receptie a contrario ini nampaknya mirip dengan teori receptie exit yang dikembangkan oleh Hazairin. Perbedaan keduanya terletak pada landasan pemikirannya. Pada teori receptie exit, landasan yang dipakai oleh Hazairin adalah bahwa sejak berdirinya Republik Indonesia pada tahun 1945, maka tidak menerima pemahaman rumusan pada Aturan Peralihan hanyalah pada tataran formal belaka. Sedangkan landasan pemikiran pada teori receptie a contrario adalah bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, sesuai dengan cita-cita batin, cita-cita moral, dan kesadaran hukum kemerdekaan, berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan ajaran agama.

Daud Ali mencoba menganalisis mengapa hukum Islam yang berlaku di Indonesia hanya terbatas dalam hukum mu’amalat saja, atau lebih sempit lagi, hukum keluarga, kewarisan, dan perwakafan. Ia memilah hukum Islam di Indonesia menjadi dua. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda lainnya yang disebut hukum mu’amalat. Kedua, hukum Islam yang bersifat normatif yang mempunyai sanksi. Hukum Islam yang kedua ini dapat berupa ibadah murni atau hukum pidana. Masalah pidana menurut Daud Ali belum memerlukan peraturan karena lebih bergantung pada kesadaran dan tingkatan iman-taqwa umat Islam Indonesia sendiri.

Sejak tahun 1974, hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat mulai memasuki babak harmonis sebagaimana pendapat Daud Ali sebagai berikut: (1) secara formal yuridis, hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa melalui hukum adat, (2) hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum barat, dan (3) Republik Indonesia dapat mengatur suatu maslah dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum khusus umat Islam.

3. Teori Eksistensi

Untuk mempertegas makna teori receptie a contrario dalam hubungannya dengan hukum nasional, Ichtiyanto mengemukakan teori Eksistensi. Teori eksistensi mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Menurutnya, hukum Islam: (1) exist (ada) sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) exist dengan kemandiriannya, dalam arti kekuatan dan kewibaannya diakui sebagai hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, (3) exist dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan (4) exist sebagai bahan dan sumber utama hukum nasional.26 Jadi, secara eksistensial kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub-sistem dari hukum nasional. Karena itu hukum islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai.

4. Reformulasi Hukum Islam di Indonesia: Menuju Fiqh Indonesia

Munculnya gerakan reformasi terhadap rigiditas (kekakuan) hukum Islam melahirkan sebuah konsep fiqh yang lebih berbasis lokal atau dapat dikatakan sebagai fiqh keindonesiaan. Keindonesiaan merupakan kelanjutan dari ”Gerakan Kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah” tetapi sekaligus merupakan sikap kembali kepada sikap dan pola pikir tradisional yang mempertahankan adat tetapi ditolak oleh kaum reformis. Kaum reformis bercita-cita untuk membangun hukum Islam yang berciri khas Indonesia dengan cara membebaskan budaya Indonesia dari budaya Arab dan menjadikan adat Indonesia sebagai salah satu sumber hukum Islam di Indonesia. Gerakan ini ditandai dengan munculnya gagasan fiqh Indonesia.

Pada awal tahun 1950, Hazairin menawarkan konsep Mazhab Nasional dalam arti “mazhab” sebagai pengertian yang sebenarnya bersandar pada al-Qur’an, Sunnah dan “Nasional” yakni Indonesia, dengan maksud agar hukum Islam di Indoensia menjadi “praktis” dijalankan oleh umatnya. Walaupun bertulang punggung pada mazhab Syafii, tetapi Mazhab Nasional membatasai ruang lingkupnya pada hukum-hukum non-ibadah yang belum dijadikan undang-undang oleh negara. Pengaruh secara tidak langsung dari Mazhab Nasional yang dapat dirasakan pada masa sekarang adalah dengan adanya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Ini merupakan bukti adanya jalan lain bagi masyarakat Indonesia kontemporer terhadap solusi yang memudahkan kitab rujukan. 28 Pada tahun 1987, Munawir Sjadzali juga menawarkan kaji ulang terhadap interpretasi hukum Islam, dengan menekankan pada perubahan ’urf, maşlah}at, dan mafsadat, yang populer dengan ”Reaktualisasi hukum Islam”, walau Munawir menyebutnya ”Dinamika Hukum Islam”. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh semakin membudayanya “sikap mendua” di kalangan umat Islam dalam beragama. Di tahun yang sama pula, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengemukakan gagasan ”Pribumisasi Islam”.[17]

BAB III

Penutupan

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan tertimologi para pakar maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum terkandung unsur-unsur:

1.Peraturan mengenai tingkah laku manusia

2.Dibuat atau diciptakan oleh otoritas yang berwenang

3.Bersifat memaksa agar ditaati

4.Bertujuan mengatur tata tertib kehidupan

Selain itu, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau mistaqon gholidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Sejarah perkembangan hukum

1. Masa Penjajahan Belanda

Di masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam.

2. Masa Penjajahan Jepang

3. Sejarah Hukum Perkawinan Islam pada Masa Setelah Kemerdekaan Sebelum Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

4. Masa Setelah Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Masa Penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam

Sumber pembentukan hukum

Dalam pembentukan hukum harus memenuhi:

(1) nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran

(2) nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan

Meskipun begitu Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, bahkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan pula bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu.

Teori keberlakuan hukum

1. Hukum Adat Pada Masa Klasik

Para ahli hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh hukum adat terhadap hukum Islam. Peran hukum adat dalam penciptaan hukum Islam sangat penting.

2. Masa Penjajahan Kolonial

3. Masa Kemandirian

4. Reformulasi Hukum Islam di Indonesia: Menuju Fiqh Indonesia

1.2 Saran

Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesemournaan. Maka dari itu kami membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan makalah ini.

1.3 Daftar putaka

1.Victor M. Situmorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 110-112

2. Chatib Rasyid. Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012). Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, pada tanggal 10 April 2012, di IAIN Walisongo Semarang

3. J Satrio. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005: hlm. 109

4. http://fhydiaputri.blogspot.com/2014/12/definisi-pengertian-hukum-menurut-para.html

5. https://wolipop.detik.com/hijab-update/d-5162600/pernikahan-dalam-islam-tujuan-syarat-dan-haditsnya-lengkap

6. https://core.ac.uk/download/pdf/196141533.pdf

7. https://core.ac.uk/download/pdf/196141533.pdf

8. Farizal Nuh, “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional (Tinjauan Perspektif dan Prospektif)” http://pabondowoso.com, diakses tanggal 17 November 2011.

9. Dadan Muttaqien, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, UII-Press, Yogyakarta, Edisi Kedua, 1999, hlm. 80.

10. Ahmad Zaenal Fanani, “Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender” Makalah, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002, hlm. 3.

11.Terkait kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7

12. Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 3.

13. R. Subekti, Op. Cit, 1985, hlm. 23.

[1] Victor M. Situmorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 110-112

[2] Chatib Rasyid. Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012). Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, pada tanggal 10 April 2012, di IAIN Walisongo Semarang

[3] J Satrio. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005: hlm. 109

[4] http://fhydiaputri.blogspot.com/2014/12/definisi-pengertian-hukum-menurut-para.html

[5] https://wolipop.detik.com/hijab-update/d-5162600/pernikahan-dalam-islam-tujuan-syarat-dan-haditsnya-lengkap

[6] https://core.ac.uk/download/pdf/196141533.pdf

[7] https://core.ac.uk/download/pdf/196141533.pdf

[8] Farizal Nuh, “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional (Tinjauan Perspektif dan Prospektif)” http://pabondowoso.com, diakses tanggal 17 November 2011.

[9] Dadan Muttaqien, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, UII-Press, Yogyakarta, Edisi Kedua, 1999, hlm. 80.

[10] Ahmad Zaenal Fanani, “Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender” Makalah, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002, hlm. 3.

[11] Terkait kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7

[12] Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 3.

[13] R. Subekti, Op. Cit, 1985, hlm. 23.

[14] Lihat dalam Mohd. Idris Ramulyo (1), Op. Cit., hlm. 44. Lihat juga dalam Mohd. Idris Ramulyo (2), Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

[15] https://media.neliti.com/media/publications/9129-ID-sistem-hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila.pdf

[16] 0 Sebelum adanya staatstabled 1913 No. 354, hukum Islam memang diakui sebagai otoritas hukum, namun demikian keberadaan dan bentuknya masih sama dengan hukum adat yang tidak tertulis sebagaimana selayaknya peraturan perundang-undangan. Dan yang ada hanyalah kitab-kitab fiqh yang masih berbentuk kajian ilmu hukum Islam dalam berbagai macam mazhab, walaupun mayoritasnya adalah mazhab Syafi’i. Lihat, Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 15-29.

[17]http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1004455&val=15206&title=Telaah%20Atas%20Teori-teori%20%20Pemberlakuan%20Hukum%20Islam%20Di%20Indone

itulah contoh makalah hukum perkawinan islam di indonesia, kalian bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF berikut ini: Download

d-viralz

Contoh Makalah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Contoh Makalah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

1.1 Pengertian hukum dan perkawinan islam

1.2 Sejarah Perkembangan

1.3 Sumber-sumber pembentukan hukum

1.4 Tecoro-teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia

1.1 Kesimpulan

1.2 Saran

1.3 Daftar putaka

Posting Komentar untuk "Contoh Makalah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia"