Makalah Perkawinan Campuran

D-viralz.com | Hai sahabat pembaca sekalian, disini saya akan berbagi tentang contoh makalah yang berkaitan dengan perkawinan campuran. materi ini merupakan materi yang dipelajari oleh mahasiswa mahasiswa jurusan hukum keluarga. makalah ini saya bagikan dengan harapan sebagai contoh dalam pembuatan makalah yang semisal, bukan sebagai contekan agar kalian tidak perlu repot-repot membuat makalah. langsung saja berikut ini contoh makalah perkawinan campuran:

BAB I PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

 

Sebagai makhluk sosial, hidup secara bersama bagi manusia merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan bisa lepas dari kebutuhan akan hidup bersama tersebut. Seseorang akan berkeinginan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama orang lain yang bisa dijadikan sebagai teman hidup untuk berbagi suka maupun duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri yang terikat oleh aturan (baik agama maupun hukum) sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya, inilah yang disebut sebagai sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian perkawinan telah menjadikan seseorang yang tadinya sendiri menjadi berpasangan dan saling melengkapi.

Perkawinan atau pernikahan tidak selamanya melibatkan dua insan (laki-laki dan perempuan) yang memiliki kesamaan kepercayaan yang dianut atau kesamaan hukum yang dipatuhi. Pernikahan bisa saja terjadi diantara dua insan (laki-laki dan perempuan) yang berbeda keyakinan atau agama yang dianut atau berbeda hukum atau negara, pernikahan inilah yang dinamakan dengan pernikahan atau “perkawinan campuran”.

Di Indonesia perkawinan campuran antar agama atau negara dapat dilangsungkan jika kedua mempelai memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Untuk itu makalah ini dibuat untuk membahas secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan campuran antar agama dan negara.

 

 

B.      Rumusan Masalah

1.       Apa pengertian perkawinan campuran ?

2.       Apa dasar hukum perkawinan campuran ?

-        antar agama

-        antar negara

3.       Apa syarat-syarat perkawinan campuran ?

-        antar agama

-        antar negara

4.       Apa akibat perkawinan campuran ?

 

1.3 Tujuan

 

1        Mengetahui pengertian perkawinan campuran

2        Mengetahui dasar hukum perkawinan campuran:

-        antar agama

-        antar negara

 

3        Mengetahui syarat-syarat perkawinan campuran:

-        antar agama

-        antar negara

4        Mengetahui akibat perkawinan campuran

 

BAB II PEMBAHASAN

1.       Pengertian perkawinan campuran

 

1.1.    Perkawinan

 

Perkawinan (pernikahan) berasal darikata bahasa arab nakaha dan zawaja. Kedua kata tersebut menjadi   istilah   pokok    dalam    Al-Qur’an    untuk    menunjukkan    kepada    makna  perkawinan.Kata zawaja berarti pasangan, sedangkan nakaha bermakna berhimpun.

Pasal 1 UUP mendefinisikan perkawinan sebagai berikut “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.

Dengan demikian, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra, perkawinan telah menjadikan seseorang yang tadinya sendiri menjadi berpasangan dan saling melengkapi.

1.2.    Perkawinan campuran

 

Menurut pasal 57 UUP (Undang-undang perkawinan) nomor 1 tahun 974, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA) merupakan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 59 ayat 1). Di dalam pasal 60 UU menyebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka pihak yang berwenang boleh mencatat perkawinan dan memberikan surat keterangan bahwa sayarat-syarat telah dipenuhi oleh kedua mempelai.

Dari pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai perkawinan campuran adalah :

 

a.       Perkawinan Internasional ; yaitu antarawarganegara dan orang asing, antaraorang-orang asingdengan hukumberlainan, dan perkawinan yangdilangsungkan di luar negeri;

b.       Perkawinan antar golongan ;(intergentiel). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial;

c.       Perkawinan antar Adat, misalnyaperkawinan antara perempuan Sundadengan Pria Jawa;

 

d.       Perkawinan antar Agama, perkawinan yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Contoh perempuan beragama Islam menikah dengan pria beragama Kristen.

 

                               

2.       Perkawinan Campuran Antar Negara

 

Perkawinan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda dalam terminilogi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebut perkawinan campuran. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 57 : “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena pebedaan kewarganegaraan,salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak lain berkewarganegaraan Indonesia.

Kompilasi dalam hal ini tidak mengaturnya secara ekspilisit. Dalam wacana kompilasi, yang dilihat persoalannya apabila terjadi perkawinan camnpuran adalah hukum agama dan kepercayaan dari calon mempelai. Apabila tidak ada perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan (lihat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974). Misalnya, seorang laki-laki yang berkewarganegaraaan Inggris yang beragama Islam dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan berkewarganegaaan Indonesia yang beragama Islam

2.1.    Landasan Hukum

 

Lebih lanjut tentang perkawinan campuran ini, diatur dalam pasal 58 UU No 1 tahun 1974 : Bagi orang-orang yang berlainan kewaranegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewaranegaraannya,menurut cara-cara yang telah ditentukandalan UU kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59 berbunyi :

 

1.       kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

2.       Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Kendati demikian, persyaratan baik yang berkaitan dengan soal kewarganegaraan maupun syarat- syarat perkawinan perlu dipenuhi agar perkawinan dapat dilangungkan.

Pasal 160 :

 

1.       perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing telah dipenuhi

2.       untuk membuktikan bahwa syarat-syara tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak aad rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

3.       Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta

 

tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

4.       Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan keputusan itu menjadi penganti keterangan yang tesebut ayat (3).

5.       Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan

Selanjutnya diatur mengenai pencatatan perkawinannya. Selain pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang ditunjuk, apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan campuran tersebut, apakah oleh calon mempelai atau oleh peawai pencatat diancam hukuman kurungan tidak ada hukum denda disini.

Pasal 61 UU Nomor 1/1974 berbunyi :

 

1.       perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

2.       Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang urat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) uu ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan

3.       Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat prkawinan sedangkan yang mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan da dihukum jabatan.

Dibanding dengan ketentuan pidana yang berlaku dalam perkawinan yang umum, bukan perkawinan campuran, sangsi pidananya sedikit lebih berat. Jika dalam perkawinan yang biasa ancaman hukumannya bagi calon mempelai adalah denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- maka dalam perkawinan campuran, pelanggarnya diancam hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan. Sementara bagi pencatat pekawinan, juga demikian, jika dalam perkawinan biasa diancam dengan hukuman paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- maka dalam perkawinan campuran, diancam hukuman kurungan yang sama dan ditambah dengan hukuman jabatan.

Akan halnya masalah kedudukan anak akibat pekawinan campuran, diatur dalam pasal 62 UU Nomor 1/1974 sebagai berikut : dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59 ayat (1) UU ini.

Mengenai perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia,hukum yang diikuti adalah hukum dimana perkawinan itu dilangungkan, apabila keduanya warga negara Indonesia dan tidak melangar ketentuan UU ini. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 56 UU Nomor 1/1974 :

1.       perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan wara negara asing adalah sah, bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana negara itu dilangsungkan dan bagi waga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan UU ini

2.       dalam waktu satu tahun setela suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka.

 

 

2.2.    Persyaratan dan Prosedur

 

Berbagai dokumen harus lebih dulu dilengkapi sebelum mengurus berbagai kebutuhan lain yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.

 

1.       Dokumen untuk WNA:

 

•        CNI (Certificate of No Impediment) alias surat single, yaitu surat keterangan yang menyatakan bisa menikah dan akan menikah dengan WNI. Surat ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya, seperti kedutaan

•        Fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara asal calon suami atau istri

•        Fotokopi paspor

•        Fotokopi akta kelahiran

•        Surat keterangan tidak sedang dalam status kawin

•        Akta Cerai jika sudah pernah kawin

•        Akta Kematian pasangan kawin bila meninggal

•        Surat keterangan domisili saat ini

•        Pasfoto 2×3 (4 lembar) dan 4×6 (4 lembar)

•        Untuk pernikahan di KUA harus menyertakan surat keterangan Mualaf jika sebelumnya beragama non-muslim

 

Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan CNI dari kedutaan asing

 

•        Akta kelahiran terbaru (asli)

•        Fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara asal

•        Fotokopi paspor

•        Bukti tempat tinggal atau surat domisili (bisa berupa fotokopi tagihan telepon atau listrik)

•        Formulir pernikahan dari kedutaan yang bersangkutan

 

Nah, semua surat tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah. Kemudian dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

 

2.       Dokumen untuk WNI:

 

•        Surat pengantar RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

•        Formulir N1, N2, dan N4 dari Kelurahan dan Kecamatan

•        Formulir N3 khusus yang menikah di KUA (surat persetujuan mempelai yang harus ditandatangani oleh kedua mempelai)

•        Fotokopi KTP

•        Fotokopi Akta Kelahiran

•        Data orangtua calon mempelai

•        Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

•        Buku nikah orangtua (hanya jika anda anak pertama)

•        Data dua orang saksi pernikahan dan fotokopi KTP yang bersangkutan

 

•        Pasfoto 2×3 (4 lembar) dan 4×6 (4 lembar)

•        Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) terakhir

•        Prenup (perjanjian pra nikah)

 

Dokumen WNI yang diminta oleh Kedutaan Asing:

 

•        Akta kelahiran asli dan fotokopi

•        Fotokopi KTP

•        Fotokopi surat N1, N2 dan N4 dari Kelurahan

•        Fotokopi prenup (jika ada)

 

Sebelum menyerahkan semua dokumen persyaratan ini ke kedutaan, ada baiknya difotokopi terlebih dahulu semua dokumen tersebut sebagai data pegangan. Sebab, nantinya pihak kedutaan tidak akan pengembalikan dokumen tersebut. Setelah semua persyaratan ini dipenuhi, proses selanjutnya adalah menunggu kabar dari kedutaan.

 

3.       Perkawinan Campuran Antar Agama

 

Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan antar warga negara asing dan warga negara Indonesia, atau perkawinan campuran. Ketidakjelasan aturan ini menyebabkan timbulnya ruang untuk berbagai penafsiran. Pasal di atas juga dapat ditafsirkan bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan asal sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa terdapat setidaknya ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk tentang pemilihan pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan.

3.1.    Landasan Hukum

Adalah suatu langkah pembaruan yang cukup berani yang ditempuh oleh kompilasi. Kompilasi mengategorikan perkawinan antar pemeluk agama islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 Kompilasi menegakan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1.       Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

2.       Seorang wanita yang masih berada dalam masa tidakdengan pria lain.

3.       Seorang wanita yang tidak beragama islam.

 

Pasal 44 : Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Di dalam kitab-kitab fikih umumnya, perkawinan antar pemeluk agama ini masih dimungkinkan, yaitu antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita kitabiyah, yang menurut beberapa pendapat adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kebolehan laki-laki Muslim mengawini wanita kitabiyah

 

karena wanita kitabiyah berpedoman kepada kitab yang aslinya berasal dari wahyu Allah. Pemahaman tekstual ini didasarkan kepada QS. Al Maidah (5) 5 :”Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al- Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya”.

Terhadap ayat tersebut an-Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi’i, kebolehan laki- laki Muslim mengawini wanita kitabiyah tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Qur’an. Namun, setelah Al-Qur’an turun dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut, tidak termasuk ahli kitab. Menurut tiga mazhab lainnya, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berpendapat bahwa kebolehan laki-laki Muslim mengawini wanita kitabiyah tersebut bersifat mutlak, meski agama ahli kitab tersebut telah dinasakh.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum dalam pasal 40 dan 44 Kompilasi, menurut hemat penulis, selain mengambil pendapat Imam al-Syafi’i yang melihat keberadaan kitab Taurat dan Injil, dinasakh oleh kehadiran Al-Qur’an, sehingga perkawinan antar pemeluk agama, antara Islam dan non-Islam, tidak diperbolehkan. Selain itu, juga dibangun atas dasar kajian empiris, bahwa realitasnya perkawinan antar pemelukagama yang berbeda, lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsipil yang berbeda. Memang ada, pasangan perkawinan beda agama dapat hidup rukun dan dapat mempertahankan ikatan perkawinannya. Yang sedikit terakhir ini tentu saja dalam pembinaan hukum belum cukup dijadikan acuan, kecuali hanya merupakan eksepsi atau pengecualian.

Pertimbangan lain yang ditempuh dalam kompilasi juga mengambil pendapat para ulama di Indonesia, termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia yang tidak memperbolehkan perkawinan antar pemeluk agama.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 221 menyatakan: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikah orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat- ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al- Baqarah (2) : 221).

Tidak diketahui secara tegas apakah kompilasi lebih mengacu kepada QS. Al-Baqarah (2) : 221 tersebut, yang mempertanyakan masihkah originalitas wanita kitabiyah seperti yang dimaksud Taurat dan Injil? Pertanyaan ini memang terasa sulit untukdijawab, untuk tidak mengatakan tidak mungkin.

 

Lalu, pertanyaan yang muncul adalah bagaiman jika terdapat calon mempelai yang berbeda agama, menginginkan melangsungkan perkawinan sementara mereka tetap bertahan pada agamanya masing-masing. Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, di Indonesia terdapat suatu peraturan yang berlaku, yang memberikan jalan keluar dari kesulitan ini, yaitu Peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regelling op de Gemengde Huweljiken) termuat dalam Stb1. 1989-158. Perkawinan Campuran seperti yang dijelaskan, menurut Undang-undang Perkawinan tidaklah termasuk perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan tentang Perkawinan Campuran tersebut menentukan bahwa perbedaan agama, kebangsaan atau asal-usul tidak merupakan penghalang bagi suatu perkawinan. Pasal 2 menyatakan: “Seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan (istri) tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya maupun hukum publik maupun hukum sipil. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah perkawinan antar pemeluk agama ini, maka digunakan Pasal peralihan dan Pasal penutup.

Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undnag ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”.

Pasal 66 Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian, karena menurut Undang-undang Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan antar pemeluk agama, maka peraturan-peraturan tersebut di atas, menurut sinyalemen Pasal 66 tersebut masih berlaku.

Meskipun demikian, dalam melihat Pasal 40 dan 44 Kompilasi yang perlu diperhatikan adalah bunyi Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan Al-Qur’an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomani bagi umat Islam Indonesia. Walhasil, perkawinan antar pemeluk agama Islam dan non-Islam tidak diperbolehkan secara hukum Islam. Karena ia jelas-jelas termasuk suatu bentuk halangan perkawinan.

Ketentuan ini berbeda dengan pasal 75 Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Stbl.1933 Nomor 75):

1.       Perkawinan seorang laki-laki tidak beragama Kristen dengan seorang perempuan beragama Kristen, atas permintaan mereka, dapat dikukuhkan dengan menuruti segala ketentuan ordonansi ini dan Reglemen Catatan Sipil Indonesia-Kristen Jawa dan Madura, Minahasa dan Ambon, Saparua dan Banda.

2.       Dalam hal ini perkawinan suami-istri itu seluruhnya tunduk pada ordonansi.

 

3.2.    Persyaratan dan prosedur

 

Merujuk Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berarti yang harus diperhatikan ketika ingin melangsungkan pernikahan beda agama adalah apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan?

Setiap agama memiliki rumusan masing-masing soal pernikahan. Beberapa agamawan pun memiliki penafsiran berbeda. Di Islam misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama.

Dalam fatwa tersebut para ulama memutuskan bahwa perkawinan wanita Muslim dengan laki- laki non-Muslim hukumnya haram. Seorang laki-laki Muslim juga diharamkan mengawanini wanita bukan Muslim. Di sisi lain, ada juga agamawan muslim yang memperbolehkannya.

Meski pernikahan agama terkesan sulit diwujudkan, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh.

Beberapa cara tersebut meliputi:

 

1)      Meminta penetapan pengadilan

 

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Pasangan yang hendak menikah meminta permohonan ke pengadilan agar menyetujui permohonan pencatatan pernikahan ke kantor catatan sipil (KCS) setempat. Langkah ini dasar hukumnya ada pada Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk yang menyebut bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan.

 

2)      Perkawinan Dilakukan Menurut Agama Masing masing

Artinya pasangan melakukan ritual perkawinan menurut agama masing-masing. Contohnya pasangan yang beragama Islam dan Kristen melaksanakan akad nikah dan juga pemberkatan. Agar dapat melakukannya, Anda harus mencari pemuka agama yang bersedia menikahkan pasangan  sesuai ajaran agamanya.

 

3)      Penundukan sementara pada salah satu hukum agama

Jika salah satu pasangan yang hendak menikah beragama Katolik. Entah Islam dengan Katolik, Buddha dengan Katolik, proses pencatatan jauh lebih mudah. Karena pada umumnya gereja Katolik sudah punya “link” ke Catatan Sipil sehingga mereka juga membantu pencatatannya, namun dengan prosesi seuai agama masing-masing.

 

4)      Menikah di luar negeri

 

Ini adalah cara yang banyak ditempuh oleh selebriti Tanah Air, namun cukup menguras kantong. Pasangan beda agama bisa menikah di negara yang memang memperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut sah jika dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Namun pasangan yang menikah tetap harus melaporkan perkawinan tersebut di kantor catatan sipil Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat

 

(2) UU Perkawinan: “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.”

 

4.       Dampak Perkawinan Campuran

 

Perkawinan campuran akan menimbul akan akibat hukum yaitu :

 

Perkawinan seperti perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia berkemungkinan menyangkut 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta akibat hukumnya perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing mempelai. Dengan perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah , demikian juga dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yaitu :

1.       Hubungan hukum antara suami istri

2.       Akibat hukum terhadap harta perkawinan dan

3.       Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

 

4.1.    Status Hukum Anak

 

Akibat perkawinan campuranterhadap anak diatur dalam pasal 62 UUNo. 1 Tahun 1974, yang menyatakan : Dalam perkawinan campurankedudukan anak diatur dengan pasal 59Ayat (1) undang- undang ini.

Dengan demikian akibatperkawinan campuran terhadap anak yaitu : anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata dari ayahnya. Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan UU Kewarganegaraan No.62Tahun 1958.

Pada dasarnya UU No. 62 Tahun1958 menganut azas ius sanguinis sebagaimana dapat dibaca dalam pasal 1huruf b yang berbunyi: “orang yang padawaktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga Negara Indonesia, dengan pengertian tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin di bawah usia18 tahun. Keturunan dan hubungan dara hantara ayah dengan anak dipergunakan sebagai dasa rmenentukan kependudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak dilahirkan dalam perakawinan yang sah seperti tersebut dalam Pasal 42 UUNo.1 Tahun 1974 maka kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan kewarganegaraan anaknya.

a)       Pasal 1 huruf c UU No. 62 Tahun 1958 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah warga Negara Republik Indonesia, maka anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

b)      Anak yang belum berusia 18 tahunpada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga, bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi, maka anak yang

 

belum berusia 18 tahun memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 Ayat (1)UU No. 62 Tahun 1958).

c)       Hubungan keluarga antara anak dengan ayah tidak ada, apabila terjadi apa yang dimaksud dalam pasal 43 UU Perkawinan, yaitu apabila terjadi anak dilahirkan di luar perkawinan. Dalam hal demikian maka hanya ada hubungan anak dengan ibunya, dan anak memperoleh kewarganegaraan ibunya.

d)      Juga dapat terjadi anak-anak kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya disebabkan ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 16 UU No.62 Tahun 1958). Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan RI Anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun setelah mencapai umur 18 tahun maka anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya akan menjadi WNI atau WNA, Negara asal ayah atau ibunya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 apabila status kewarganegaraan ini menyebabkan anak berkewarganegaraan ganda, maka setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Hal ini disebabkan karena UU No. 12 Tahun 2006 menganutasas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.2tahun 2007 tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia, sedangkan pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda diatur dalam peraturan menteri dan HAM No. M.80-HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Kewarganegaraan sebagai warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan Ganda. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa apabila terjadi perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dan warga Negara asing anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

4.2.    Dampak Sosial

 

a.) Terhadap Kehidupan Keluarga (suami istri)

•        Dalam beberapa ayat dan hadits yang telah disebutkan, sebenarnya Allah dan Rasul-Nya telah menyebutkan tentang akibat atau dampak dari melanggar perintah (nikah beda agama). Misalanya dalam surat al Baqarah ayat 221 yang terjemahnya: Mereka (pasangan musyrik) mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Secara pasti Allah menyebutkan dampak yang terjadi terhadap seorang muslim/muslimah ketika menikah dengan pasangan musyrik, yaitu pasangan tersebut akan menariknya kedalam neraka. Demikian halnya yang disebutkan oleh Rasul dalam haditsnya yang artinya : Wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya engkau akan beruntung. (HR. Al Bukhari dan Muslim). Dalam hadits ini Rasul menjelaskan bahwa bagi sesiapa yang memilih pasangan karena karena mengutamakan agamanya, maka akan beruntung. Beruntung disini bersifat umum, bisa di dunia dan bisa juga di akhirat.

 

•        Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agama/pasangan ‚salah‛. Permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Sebab, tujuan menikah salah satunya karena ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Bagi pasangan yang beda agama tersebut, berpotensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut masing-masing sama-sama benar. Sehingga, keduanya tetap mempertahankan agama yang dipercayanya masing-masing. b) Pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan

•        Rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat.

•        Memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya, ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh ajaran agamanya. Hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada ‘upaya lain’ di balik tindakan baik pasangan tersebut.

 

b.) Terhadap Pendidikan Agama Anak

Selain berdampak negative terhadap kehidupan keluarga (suami istri), dampak yang paling mengerikan adalah terhadap anak keturunan. Jelasnya anak dari orang tua yang beda agama akan memiliki dua kepribadian atau berkepribadian ganda. Di satu sisi harus pandai menghadapi sang ayah yang beragama Islam misalnya dan disisi lain harus bisa menyesuaikan dengan agama kepercayaan ibunya, kristen misalnya.

Secara umum, pasangan beda agama dibagi menjadi 3 kategori; yaitu pasangan yang sama-sama lemah dalam agamanya, pasangan yang salah satunya kuat dalam beragama sedangkan yang lain lemah dalam agama dan pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama. Dengan berdasar pada pembagian tersebut, maka dampak yang terjadi-pun terhadap pendidikan agama anak setidaknya ada tiga: a) Pada pasangan yang tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas (agama KTP) maka akan berdampak terhadap persepsi anak tentang agama sebagaimana orang tua memahami agama. Secara generatif anak mengikuti keberagamaan orang tua. Faktor lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi agama anak, sedangkan orang tua kurang begitu signifikan pengaruhnya. b) Pada pasangan di mana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama atau lebih aktif dalam mempengaruhi anak untuk masuk dalam agamanya, maka anak akan cenderung mengikuti agama orang tua yang dominan. Dalam keluarga semacam ini, biasanya salah satu pihak aktif berusaha untuk mengenalkan agamanya kepada anaknya, sementara pihak yang lain cenderung membiarkan atau mengalah. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik rumah tangga. Tidak jarang pihak yang mengalah justru mendorong anaknya supaya konsisten dalam beragama. Artinya, anak diminta menjadi penganut agama dengan baik. Tidak jarang sikap mengalah dan sportif pihak orang tua yang mengalah justru mengundang simpati salah satu anak dan karenanya anak berkeinginan untuk mengikuti agama selain yang diajarkan pihak orang tua yang dominan. c) Pada pasangan yang sama–sama kuat dalam beragama atau sama-sama aktif dalam mengajak anak agar memeluk agama yang dipeluknya memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu orang tua membuat kesepakatan, atau orang tua tidak membuat kesepakatan. Bagi pasangan yang membuat kesepakatan tertentu, maka komunikasi

 

keluarga dalam hal agama akan lebih terarah sesuai dengan kesepakatan tersebut, baik kesepakatan tentang agama anak untuk mengikuti agama salah satu orang tua atau dibagi secara fair, sebagian ikut agama ayah, sebagian ikut agama ibu. Atau bahkan anak diberi kebebasan dalam menganut agama. Potensi konflik akan terjadi pada pasangan yang tidak membuat kesepakatan tertentu karena terjadi kompetesi terselubung dalam mempengaruhi agama anak

 

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan

 

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan :

 

1.       Pasal 1 UUP mendefinisikan perkawinan sebagai berikut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

2.       Menurut pasal 57 UUP (Undang-undang perkawinan) nomor 1 tahun 974, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA) merupakan perkawinan campuran.

3.       Perkawinan campuran tebagi menjadi

a)       Perkawinan Internasional ; yaitu antara warganegara dan orang asing, antaraorang-orang asingdengan hukumberlainan, dan perkawinan yangdilangsungkan di luar negeri;

b)      Perkawinan antar golongan ;(intergentiel). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial;

c)       Perkawinan antar Adat, misalnyaperkawinan antara perempuan Sundadengan Pria Jawa;

d)      Perkawinan antar Agama, perkawinan yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Contoh perempuan beragama Islam menikah dengan pria beragama Kristen.

4.       Perkawinan campuran antar negara lebih lanjut diatur dalam pasal 58 UU No 1 tahun 1974 : Bagi orang-orang yang berlainan kewaranegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewaranegaraannya,menurut cara-cara yang telah ditentukandalan UU kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

5.       Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regelling op de Gemengde Huweljiken) termuat dalam Stb1. 1989-158 menentukan bahwa perbedaan agama, kebangsaan atau asal-usul tidak merupakan penghalang bagi suatu perkawinan

6.       Kompilasi Hukum Islam pasal 40 dan pasal 44 mengategorikan perkawinan antar pemeluk agama islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan

7.       Cara yang ditempuh untuk pernikahan beda agama 1.) Meminta penetapan pengadilan

2.) Perkawinan Dilakukan Menurut Agama Masing masing 3.) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama 4.) Menikah di luar negeri

 

DAFTAR PUSTAKA

Rofiq, Ahmad. 2017. Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi Depok : PT RajaGrafindo Persada.

 

https://media.neliti.com/media/publications/335336-pernikahan-beda-agama-dan-dampak-terhada- a6be4e9c.pdf

 

https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum- positif

 

https://www.hops.id/bisakah-nikah-beda-agama-di-indonesia-ternyata-bisa-ada-triknya/

 

https://kumparan.com/berita-hari-ini/nikah-beda-agama-cara-hukum-dan-syaratnya-1upskXj6h9q/full

 

https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/aturan-wna-yang-akan-menikah-dengan-wni